Urusan Perut

Selamat pagi kakak-kakak semua. Semoga keberkahan dalam hidup kita. Satu lagi sesi menulis, semoga tidak ada yang tersinggung karena ini bukan sesi debat kusir ala ILC-nya TV One. Iya sih, mungkin hanya lewat tulisan aja suara ini bisa keluar. Hehe
Tanpa menunjuk pada siapapun, pihak manapun dan kapanpun, saya pengen menulis. Iya, nulis aja kok, nggak lebih. Harapannya sih banyak yang membaca, tapi nggak juga lebih baik, resiko makin kecil. Hehehe…

Oke, urusan perut bisa menjadi banyak hal jika dikaitkan dengan uang. Oleh karena itu, duduk baik-baik dan nyalakan tivi Anda. Hoho, nggak nyambung. Ini lho, saya nulis tentang beberapa modus kecurangan yang dilakukan oleh oknum PNS yang barangkali, mungkin, diandaikan, atau memang terjadi di banyak lembaga di Indonesia. Soal apakah ada bukti atau enggak, saya kira ada, hanya saja nggak tau juga harus ngapain. Diem is aman, gitu aja sih.
Capcuss saja ya, jangan menganggap ini whistle blower atau apa, anggap aja ini semacam tulisan biasa, misal tentang tutorial nge-crack Windows, pencurian data atau modus pencopetan, tapi bukan investigasi. Karena memang tidak untuk dijadikan perkara, saya takut. Hehehe..

Pertama, banyak oknum PNS yang mencari keuntungan dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DIPA khususnya yang terdapat alokasi untuk Biaya akomodasi dan konsumsi. Mereka banyak bermain dengan rekanan, baik itu hotel sebagai penyedia jasa akomodasi maupun catering atau toko penyedia konsumsi kegiatan. Kongkalingkong dimulai dari pertama kali mereka menghubungi rekanan, semua bisa dinegosiasikan mulai dari harga satuan, durasi, maupun kuantitas.
Modus ini sangat mudah dilakukan, karena memang beberapa hotel rela memalsukan berbagai dokumen semata untuk mendapat langganan. Okelah, kalau sekedar “uang terima kasih” yang diberikan di akhir (yang sebenarnya bisa masuk gratifikasi) setelah pembayaran, karena mungkin proses di awal sudah sesuai aturan. Tetapi kalau sudah sampai pada kecurangan, itu kelewatan. Contohnya, pelatihan selama 2 hari dibuat kontrak dengan hotel selama 3 atau 4 hari. Tentu saja nilai SPJ dan uang yang keluar dari kas negara menjadi lebih besar. Selisihnya ke mana ? Tentu saja masuk kantong, baik itu pribadi maupun masuk kas yang biasanya disamarkan menjadi “dana kesejahteraan”. Pihak hotel tentu saja dapat bagian, terutama untuk menutup keperluan pajaknya.
Kecurangan di penyediaan jasa akomodasi dan konsumsi ini cukup sulit dibuktikan kecuali dengan audit investigasi langsung ke pihak rekanan. Namun itu pun sulit, karena dokumen dan segala hal sudah dipersiapkan, mulai dari kontrak, pembayaran, presensi, notulis, dokumentasi, laporan dan segala macamnya sudah direkayasa. Untuk hotel yang belum bersifat jaringan, yang kelasnya masih ecek-ecek atau lokal, praktek ini sangat bisa dilakukan. Sedangkan untuk hotel dengan manajeman yang sudah baik, misal jaringan hotel yang besar, mungkin saja sulit untuk membuat markup semacam itu. Yang bisa dilakukan adalah memberi “uang terima kasih” saja.

Kedua, kecurangan dalam hal pengadaan, baik itu ATK, peralatan, mesin, kendaraan dan lain sebagainya. Modusnya masih seperti yang dulu-dulu, kongkalingkong dengan pihak rekanan yang telah ditunjuk secara diam-diam sebelumnya. Iming-iming imbalan tentu saja, antara pegawai dengan perusahaan supplier. Manipulasi biasanya dalam penentuan harga satuan, kalau manipulasi kuantitas cukup sulit dilakukan karena akan dicatat dalam sistem Barang Milik Negara (BMN).
Penyelewengan yang cukup parah adalah pengadaan fiktif dalam pengadaan ATK suatu kegiatan. Sekedar untuk diketahui, biasanya ada 2 pos/alokasi ATK dalam sebuah instansi pemerintah. Satu pos yang bersifat rutin bisa dipakai oleh semua bagian, di mana pengadaannya secara kontinue dalam 1 tahun. Pos yang lainnya adalah ATK khusus kegiatan, misalnya untuk kegiatan pelatihan atau kompetisi. Nah, modus yang bisa dilakukan adalah untuk kegiatan misalnya pelatihan, ATK diambilkan dari ATK rutin instansi, tetapi tetap mengambil dana ATK kegiatan. Bekerjasama dengan rekanan, oknum pegawai mencairkan dana ATK namun fiktif. Pihak rekanan menerbitkan faktur dan dokumen lain yang asli tapi palsu, karena sebenarnya tidak ada transaksi barang dalam proses tersebut. Dana ATK tersebut akan dibagi antara oknum pegawai, rekanan, dan juga untuk penyetoran pajak dari transaksi fiktif tersebut. Siapa yang dirugikan ? Negara !!
Dua hal di atas nampaknya menjadi modus yang biasa dilakukan. Buktinya ?? Jangan tanya ya, KPK aja untuk mengusut kasus korupsi butuh waktu dan biaya yang banyak, apalagi orang biasa. Sekali lagi, anggap tulisan ini deskripsi yang wajar, tidak untuk menuduh secara spesifik, anggap seperti orang nulis tentang modus nge-crack sofware komputer. Mereka juga nggak punya bukti, tapi malah memberi tahu caranya ke publik, itu pun tidak ada sanksi dan sebagainya. Yup, dianggap sama ya. Nggak perlu kebakaran jenggot lho, kalem aja, woles cuy.

Sebenarnya kecurangan semacam itu, mungkin banyak lagi yang sifatnya kecil-kecil, seperti perjalanan dinas. Tapi akhir-akhir ini mulai ditinggalkan karena banyak kasus yang sudah terungkap. Jika mau ditelusuri lebih jauh, sebenarnya celah-celah kecurangan semacam itu sudah mulai dibuat saat proses perencanaan dan pembahasan anggaran. Bagi mereka yang memang berjiwa culas, proses perencanaan bisa diarahkan untuk membuat kegiatan dan proyek yang sekiranya menguntungkan. Hal itu bisa secara mudah kita lihat dari presentase/komposisi anggaran, antara biaya pendukung kegiatan dengan biaya yang utama yang hampir sama. Misalnya, kegiatan pemberian bantuan untuk masyarakat katakanlah senilai 500 juta, paling tidak bisa memerlukan biaya pendukung mencapai 200-300 juta. Biaya pendukung tersebut bisa berupa honor panitia, transport, honor tenaga ahli, narasumber, notulis, biaya rapat, akomodasi rapat di hotel, maupun perjalanan dinas konsultasi dan tentu saja pengadaan ATK.
Bisa saja untuk sebuah kegiatan lomba yang pelaksanaannya hanya butuh satu hari, dibuat rencana persiapan rapat 2 sampai 3 kali, bahkan rapat di hotel yang mengharuskan biaya akomodasi, bisa fullday, halfday maupun fullboard. Pemborosan anggaran bukan ? Tapi sekali lagi, ini modus, bukan tuduhan. Mungkin juga banyak instansi yang melakukan, namun mungkin juga banyak yang bersih. Nah yang bersih itu saya juga yakin ada, tapi saya tidak bisa membuktikan.

Okey, itu dulu ya beberapa hal yang bisa ditulis. Semoga siapapun yang membaca bisa cukup bijak dan tidak keburu kebakaran jenggot seperti anggota DPR. Tinggal bagaimana kita menyikapinya aja kan, plus bagaimana kondisi perut kita. Sudah kenyang kok maunya makaaannn terusss..

Tanpa bersuudzon, baiknya kita semua membenahi diri saja. Toh, keadaaan ini pasti akan segera berlalu. Masih banyak pegawai dan orang-orang baik di republik ini. So, kalo suudzon yang baik-baik aja ya 😀

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s